Kebijakan WFH Sekali dalam Seminggu untuk ASN dan Sektor Swasta
Pemerintah Indonesia sedang merancang kebijakan work from home (WFH) yang akan diterapkan bagi aparatur sipil negara (ASN) serta sektor swasta setelah Lebaran 2026. Kebijakan ini direncanakan dengan skema terbatas, yaitu hanya satu hari dalam seminggu. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam merespons kondisi global, khususnya dampak kenaikan harga minyak dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa aturan teknis terkait kebijakan tersebut masih dalam tahap perumusan. Ia menegaskan bahwa pemerintah sedang menyusun detail pelaksanaan agar kebijakan dapat berjalan efektif. Menurutnya, penerapan WFH pasca-Lebaran ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi, terutama bahan bakar minyak (BBM).
“Kami sedang mempersiapkan rincian aturan agar kebijakan ini bisa diterapkan secara optimal,” ujar Airlangga. Ia juga memastikan bahwa rincian aturan akan diumumkan sebelum kebijakan mulai diberlakukan.
WFH Berlaku untuk ASN, Sementara Swasta Diberi Imbauan
Kebijakan WFH sekali dalam seminggu berlaku bagi ASN, sementara untuk sektor swasta bersifat imbauan. Namun, WFH tidak diterapkan pada sektor pelayanan publik yang membutuhkan kehadiran langsung. “Untuk ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi, bukan yang bekerja di sektor pelayanan publik,” tambah Airlangga.
Selain itu, pemerintah tetap mempertimbangkan keseimbangan antara produktivitas dan efisiensi. Meski kebijakan ini ditujukan untuk menghemat energi, pemerintah juga ingin memastikan bahwa kinerja pegawai tetap optimal.
Dampak Positif WFH bagi Rumah Tangga dan Pariwisata
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa penerapan WFH pada hari tertentu, seperti Jumat, berpotensi menciptakan akhir pekan yang lebih panjang hingga Minggu. Jadwal WFH yang berdekatan dengan akhir pekan dapat mendorong aktivitas rumah tangga sekaligus memberi dampak positif bagi sektor pariwisata.
Purbaya juga menyampaikan bahwa skema WFH berkaitan dengan upaya efisiensi energi, khususnya dalam menekan konsumsi BBM. “Ada hitungan kasar sekali (WFH bisa menghemat) seperlima, kira-kira 20 persen (penggunaan BBM),” ujarnya. Namun, ia meminta agar skema WFH dipikirkan matang-matang demi menjaga keseimbangan antara produktivitas dan fleksibilitas kerja.
“Nanti libur terus. Nanti enggak kerja-kerja. Ya, WFH biar gimana tuh kadang-kadang ada hal-hal yang enggak bisa dikerjakan dengan baik dengan WFH,” tambahnya.
Negara-negara Asia Tenggara Juga Terapkan Efisiensi BBM
Sebelum wacana WFH mengemuka, beberapa negara di Asia Tenggara sudah mulai menerapkan langkah efisiensi imbas perang Iran dengan AS dan Israel yang menyebabkan harga minyak dunia melonjak. Salah satunya Thailand yang mewajibkan pegawai negeri sipil (PNS) untuk WFH sebagai langkah menghemat BBM akibat krisis minyak.
Selain itu, Pemerintah Filipina juga menerapkan sistem empat hari kerja untuk menekan konsumsi BBM. Sementara itu, Pemerintah Malaysia turut mengkaji skema WFH bagi PNS sebagai langkah efisiensi imbas gejolak geopolitik global.
