Kebijakan Transportasi Umum untuk ASN Jakarta Dinilai Efektif
Pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Sony Sulaksono Wibowo, menilai kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jakarta menggunakan transportasi umum sudah berjalan baik. Ia menyebutkan bahwa berdasarkan data yang ada, sekitar 90 persen ASN Jakarta sudah menggunakan angkutan umum.
Menurut Sony, kebijakan tersebut bisa menjadi contoh bagi masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. “90 persen lebih ASN Jakarta sudah patuh naik angkutan umum. Ya pasti karena mereka takut juga kalau tidak patuh kan ya,” ujar Sony saat dihubungi.
Namun demikian, ia menilai penerapan kebijakan tersebut sebaiknya tidak hanya dilakukan satu hari dalam sepekan, yakni setiap Rabu. Sony menyarankan agar penggunaan transportasi umum oleh ASN ditingkatkan menjadi dua hingga tiga hari dalam seminggu. Menurutnya, kondisi jaringan transportasi publik di Jakarta sudah cukup memadai untuk mendukung kebijakan tersebut.
Saat ini, berbagai moda transportasi umum di Jakarta telah saling terhubung, mulai dari KRL Commuter Line, LRT Jakarta, MRT Jakarta, hingga TransJakarta. “Jangan Rabu saja, ditambah jadi dua atau tiga hari, karena di Jakarta kan angkutan umumnya sudah cukup baik,” jelasnya.
Perlu Diperluas ke ASN Lain
Sony juga menyarankan agar kewajiban menggunakan transportasi umum tidak hanya diberlakukan bagi ASN Pemprov Jakarta. Menurut dia, ASN yang bekerja di kementerian maupun lembaga pemerintah pusat juga seharusnya ikut menerapkan kebijakan serupa. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan contoh bagi masyarakat untuk beralih ke transportasi publik.
“Jangan hanya ASN Jakarta saja. ASN-ASN kementerian dan lembaga itu juga harusnya menggunakan angkutan umum, memberikan contoh. Karena tidak ada alasan susah menggunakan angkutan umum karena jauh,” ujarnya.
Kebijakan Ganjil Genap Perlu Diperketat
Selain itu, Sony juga menyoroti kebijakan sistem ganjil genap kendaraan di Jakarta. Ia menilai aturan tersebut perlu diperketat kembali, karena saat ini terlalu banyak pengecualian. Beberapa kendaraan yang dikecualikan dari aturan ganjil genap antara lain kendaraan listrik serta kendaraan dinas pejabat.
Menurut Sony, kendaraan-kendaraan tersebut juga seharusnya tetap dikenakan aturan ganjil genap untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum. “Selama ini kebijakan ganjil-genap banyak kecualinya. Harusnya kendaraan listrik kena ganjil-genap juga, termasuk kendaraan pejabat untuk mendorong penggunaan angkutan umum,” jelasnya.
Usulan Kebijakan Car Free Day
Di sisi lain, Sony juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kebijakan car free day pada hari kerja. Melalui kebijakan tersebut, dalam satu hari tertentu kendaraan pribadi tidak diperbolehkan melintas, kecuali angkutan umum. Ia menilai langkah tersebut dapat mendorong masyarakat untuk semakin terbiasa menggunakan transportasi publik.
Penutup
Kebijakan transportasi umum untuk ASN Jakarta dinilai sebagai langkah penting dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan penggunaan transportasi umum. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih maksimal, diperlukan penyesuaian dan penerapan yang lebih luas. Dengan adanya inisiatif seperti peningkatan hari penggunaan transportasi umum dan penguatan aturan ganjil genap, diharapkan masyarakat akan semakin sadar akan manfaat transportasi umum dalam kehidupan sehari-hari.
