Pemerintah dan BUMN Kolaborasi Bangun Rusun Relokasi Warga di Jakarta
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama dengan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria melakukan peninjauan langsung terhadap lahan seluas 1,61 hektare yang dimiliki oleh PT Angkasa Pura Indonesia di kawasan Jalan Kramat Raya Senen pada Minggu (29/3/2026). Lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan rumah susun (rusun) relokasi warga yang tinggal di bantaran rel kereta api wilayah Senen, Jakarta Pusat.
Proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung arahan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Ara, sapaan akrab Menteri PKP, menjelaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, Kementerian PKP, Danantara, BP BUMN, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota sangat penting dalam memastikan keberhasilan proyek ini.
“Kita akan segera membangun rusun ini. Perizinan akan dibantu sepenuhnya oleh pemerintah daerah,” ujar Ara saat berada di lokasi. Meski belum ada skema pembangunan yang jelas, ia menegaskan bahwa diskusi akan dilakukan secara lebih rinci pada Rabu 1 April besok.
Pembangunan rusun di lahan milik Angkasa Pura ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga BUMN serta pihak swasta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Pusat juga telah memberikan dukungan penuh, terutama dalam percepatan perizinan agar pembangunan dapat segera dimulai.
Berbagai Skema Pembangunan Rusun
Ara menyebutkan bahwa beberapa skema pembangunan sudah dibahas. Salah satunya adalah pembangunan oleh Perum Perumnas sebanyak 1.000 unit dalam dua tower dengan pembiayaan dari APBN, serta dukungan subsidi dan penyediaan utilitas oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Selain itu, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia juga siap membangun sembilan tower empat lantai dengan total 690 unit hunian lengkap dengan fasilitas ruang komunal dan gedung serbaguna.
Selain itu, Kementerian PKP juga tengah menyiapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk wilayah DKI Jakarta sebanyak 3.100 unit rumah pada tahun 2026. Proyek ini akan tersebar di lima wilayah kota administrasi masing-masing 600 unit serta 100 unit di Kepulauan Seribu.
Dukungan Penuh dari BUMN
Dony Oskaria, Kepala BP BUMN, menyatakan bahwa BUMN siap mendukung penuh program penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Ia menambahkan bahwa BUMN akan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki untuk pembangunan hunian serupa di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Tangerang, Bogor, Medan, Makassar, dan Denpasar.
“Kami sedang memetakan aset BUMN di beberapa kota besar untuk dibangun dengan skema yang sama. Ini bagian dari dukungan terhadap program prioritas Presiden untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat,” kata Dony Oskaria.
Target Pembebasan Lahan dan Pelaksanaan
Berdasarkan hasil koordinasi awal, pembangunan rumah susun tersebut ditargetkan mulai groundbreaking pada Mei 2026. Skema pembiayaan dan pelaksanaan akan diputuskan setelah rapat koordinasi lintas kementerian dan BUMN.
Pemerintah berharap proyek ini dapat menjadi model sinergi antara pemerintah, BUMN, dan swasta dalam penyediaan hunian layak di kawasan perkotaan padat. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan proyek ini dapat memberikan solusi nyata bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rentan.
