Kondisi Keamanan dan Sosial di Indonesia
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa situasi keamanan dan sosial di Indonesia tidak seburuk yang dibayangkan oleh banyak pihak. Menurutnya, Indonesia masih termasuk negara yang relatif aman secara umum. Pernyataan ini disampaikan dalam forum diskusi meja bundar bersama wartawan dan pakar di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 17 Maret 2026.
Menurut Presiden, masalah sosial dan kekerasan sering terjadi di berbagai negara, bukan hanya fenomena unik di Indonesia. “Ini masalah sosial di mana-mana, tapi our country is not doing that bad,” ujar Prabowo dalam wawancara yang diunggah di akun YouTube Prabowo.
Masalah Sosial yang Global
Presiden menekankan pentingnya masyarakat tidak memiliki persepsi buruk terhadap situasi nasional. Ia memberi contoh beberapa negara besar yang kerap menghadapi kejahatan kekerasan yang intens dan menjadi sorotan internasional. Contohnya, insiden perampokan atau penyerangan di kereta api yang sering terjadi di kota-kota besar dunia, bahkan karena latar belakang ras pengunjungnya.
“Anda datang ke banyak negara. Di kereta api, Anda dirampok. Anda dipukul, hanya karena ras Anda,” ujar Prabowo untuk menjelaskan kompleksitas masalah sosial di berbagai negara. Pernyataan ini menunjukkan bahwa isu keamanan bukan hanya masalah Indonesia, tetapi juga isu global yang serius.
Perbandingan dengan Institusi Kepolisian Amerika Serikat
Dalam wawancara tersebut, Prabowo juga membandingkan institusi kepolisian Indonesia dengan situasi di Amerika Serikat, yang baru-baru ini menjadi sorotan publik global melalui gerakan Black Lives Matter—aktivisme yang menyoroti isu rasisme sistemik dan kebrutalan aparat terhadap warga kulit hitam.
“Anda kecewa sama polisi-polisi kita. Kau bisa lihat polisi-polisi di Amerika. Black Lives Matter. Orang enggak bersalah ditembak,” ujar Prabowo. Dia menekankan bahwa setiap negara memiliki tantangan tersendiri dalam sistem penegakan hukumnya.
Profesionalisme Aparat Kepolisian Indonesia
Presiden kemudian mengajak publik untuk melihat secara adil dan proporsional kinerja kepolisian Indonesia. Menurut dia, dari sekitar 400 ribu personel polisi, banyak di antaranya yang bekerja keras dan profesional dalam menjalankan tugasnya.
Prabowo menilai bahwa tindakan menyimpang atau kecenderungan pelanggaran hukum tidak hanya terjadi di satu institusi saja, melainkan dapat ditemukan di berbagai lembaga lainnya. “Ada oknum-oknum enggak beres. Di semua birokrasi kita, banyak yang nggak beres. Ya, ini, we want to try. Kita berharap generasi-generasi yang akan datang akan lebih baik,” katanya.
Isu Kekerasan Aparat dan Tantangan Global
Pernyataan ini muncul di saat sejumlah lembaga hak asasi manusia dan organisasi masyarakat sipil menyoroti tentang dugaan kekerasan aparat terhadap demonstran dan aktivis di tahun-tahun sebelumnya. Catatan dari Amnesty International menunjukkan adanya laporan tentang penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat penegak hukum dalam beberapa aksi unjuk rasa pada 2025.
Presiden menegaskan bahwa citra buruk terhadap institusi penegak hukum disebabkan tindakan beberapa pihak yang berkuasa. “Kita juga harus fair, selalu itu adalah nila setitik merusak susu sebelanga. Mungkin beberapa oknum tapi dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya. Tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya,” ujarnya.
Pendekatan Internal Sebelum Langkah Kebijakan
Presiden menilai bahwa karakter masalah tersebut bersifat global dan tidak hanya menjadi cermin bagi Indonesia. Karena itu, ia mendorong perlunya koreksi internal di setiap lembaga sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan lebih jauh.
Prabowo memberikan kesempatan bagi setiap lembaga untuk melakukan koreksi internal terlebih dahulu, sebelum pemerintah mengambil langkah lebih lanjut. Ia mencontohkan mekanisme audit. Dalam sebuah kepemimpinan, kata dia, langkah audit terkadang menjadi jalan terbaik.
