JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) rata-rata menerima dana sekitar Rp1 miliar per bulan untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dana ini kemudian digunakan untuk berbagai kebutuhan di wilayah masing-masing, sehingga memberikan dampak positif baik secara sosial maupun ekonomi.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa program MBG tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini terjadi karena penyaluran dana langsung ke SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia.
Menurutnya, skema penyaluran dana tersebut menciptakan efek berganda terhadap perekonomian lokal. Contohnya, di Jawa Barat yang memiliki sekitar 5.000 SPPG, perputaran dana mencapai Rp5 triliun setiap bulannya. Dengan sudah berjalan selama 2,5 bulan, maka total uang yang beredar di Jawa Barat mencapai sekitar Rp11–12 triliun.
“Dengan satu SPPG menerima uang sebesar Rp1 miliar per bulan, maka di Jawa Barat jumlahnya 5.000 SPPG, artinya uang yang beredar di sana mencapai Rp5 triliun per bulan. Dengan masa operasi selama 2,5 bulan, maka totalnya sekitar Rp11–12 triliun,” jelas Dadan dalam keterangan tertulis.
Dia menambahkan bahwa sebagian besar anggaran BGN, yaitu 93%, disalurkan langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui mekanisme virtual account ke seluruh SPPG di Indonesia. Saat ini, jumlah SPPG yang ada mencapai 25.574 unit.
“Uang BGN, 93% itu langsung disalurkan dari KPPN melalui virtual account. Masuk di virtual account seluruh SPPG di seluruh Indonesia yang jumlahnya sudah 25.574. Jadi dengan program ini terjadi pemerataan pengiriman uang di setiap daerah,” tambahnya.
Program MBG dirancang sedari awal untuk mendorong pemanfaatan sumber daya lokal. Dadan berharap agar kebutuhan pangan dapat dipenuhi dari produksi daerah sekitar, sehingga membuka peluang pasar bagi petani, pelaku usaha, dan industri pangan lokal.
Selain itu, SPPG juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja baru di tingkat daerah. Mulai dari tenaga operasional hingga tenaga ahli seperti ahli gizi yang direkrut dari masyarakat setempat.
Dadan menyebutkan bahwa kesadaran pemerintah daerah untuk memperkuat ekonomi lokal semakin meningkat. Hal ini terlihat dari dorongan agar dana yang masuk ke daerah dibelanjakan untuk produk dan bahan baku lokal.
“Sekarang, sudah banyak kepala daerah yang menginginkan uang yang masuk ke satu daerah itu dibelanjakan dengan membeli bahan baku yang ada di daerah tersebut,” ujarnya.
Untuk mendukung implementasi program tersebut, BGN menempatkan tenaga ahli gizi di setiap SPPG. Tenaga ahli ini direkrut dari wilayah setempat agar pemenuhan gizi dapat disesuaikan dengan potensi sumber daya serta preferensi masyarakat lokal.
