Kebijakan Transportasi ASN Jakarta Dinilai Baik, Namun Perlu Diperkuat
Pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Sony Sulaksono Wibowo, menilai kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jakarta yang menggunakan transportasi umum sudah sangat baik. Berdasarkan data yang ada, sebanyak 90 persen ASN Jakarta telah mematuhi aturan tersebut. Hal ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat luas untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
“90 persen lebih ASN Jakarta sudah patuh naik angkutan umum. Ya, pasti karena mereka takut juga kalau tidak patuh,” ujar Sonny saat dihubungi.
Namun, menurut dia, penerapan kebijakan tersebut jangan hanya dilakukan pada satu hari dalam seminggu, seperti hari Rabu. Ia menyarankan agar kebijakan ini diterapkan selama dua atau tiga hari dalam seminggu.
Alasannya adalah karena jaringan angkutan umum di Jakarta sudah cukup baik dan terkoneksi. Mulai dari KRL, LRT, MRT, hingga TransJakarta yang saling terhubung antar wilayah.
“Jangan hanya hari Rabu saja, ditambah jadi dua atau tiga hari, karena di Jakarta kan angkutan umumnya sudah cukup baik,” jelas dia.
Sony juga menyarankan agar kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk ASN Pemprov Jakarta, tetapi juga untuk ASN di kementerian dan lembaga pemerintah lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan contoh yang lebih kuat kepada masyarakat agar beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
“Jangan hanya ASN Jakarta saja, ASN-ASN kementerian dan lembaga itu juga harusnya menggunakan angkutan umum, memberikan contoh gitu. Karena tidak ada alasan, susah menggunakan angkutan umum karena jauh, tidak ada alasan,” tambahnya.
Penegakan Kebijakan Ganjil Genap yang Lebih Ketat
Selain itu, Sony juga memberikan komentar mengenai kebijakan ganjil genap di Jakarta. Ia menyatakan bahwa aturan ini perlu diperketat kembali dan tidak boleh terlalu banyak pengecualian.
Saat ini, penerapan ganjil genap memiliki banyak pengecualian, seperti kendaraan listrik dan kendaraan dinas pejabat. Menurut Sony, hal ini dapat mengurangi efektivitas kebijakan tersebut.
“Selama ini kebijakan ganjil-genap banyak kecualinya. Harusnya kendaraan listrik kena ganjil-genap juga. Termasuk kendaraan pejabat untuk mendorong penggunaan angkutan umum,” jelas dia.
Usulan Kebijakan Car Free Day di Hari Kerja
Terakhir, ia mengusulkan adanya kebijakan car free day di hari kerja. Dalam kebijakan ini, tidak boleh ada kendaraan pribadi yang berada di jalan raya, kecuali angkutan umum.
“Kebijakan ini bisa membantu mengurangi kemacetan dan meningkatkan penggunaan transportasi umum,” kata Sony.
Dengan penerapan kebijakan yang lebih ketat dan inklusif, diharapkan masyarakat akan lebih sadar untuk menggunakan transportasi umum dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
