Penanganan Sampah di Jakarta Membutuhkan Pendekatan Holistik
Pengelolaan sampah di Jakarta tidak lagi bisa mengandalkan satu tempat pembuangan akhir, yaitu Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, yang menilai bahwa kapasitas TPST tersebut sudah mendekati batas maksimal.
Peristiwa longsor gunung sampah di TPST Bantargebang menjadi pengingat bahwa sistem pengelolaan sampah saat ini tidak cukup efektif. Menurut Yuke, kebiasaan pengelolaan sampah yang selama ini dilakukan, yaitu membuang semua sampah ke Bantargebang, harus segera diubah. Ia menekankan pentingnya pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, sehingga tidak hanya bergantung pada satu titik.
Perlu Kolaborasi dan Anggaran yang Cukup
Yuke menyatakan bahwa penanganan sampah tidak bisa diselesaikan secara instan. Dibutuhkan dukungan anggaran yang besar serta kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pihak swasta. Ia berharap penanganan sampah tidak lagi terhambat oleh kepentingan politik atau ego sektoral antarinstansi.
Selain itu, komunikasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat perlu diperkuat agar solusi jangka panjang bisa segera diwujudkan. Ia optimistis di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, koordinasi lintas lembaga dapat berjalan lebih baik untuk mencari solusi penanganan sampah di Bantargebang.
Fasilitas RDF Rorotan sebagai Solusi Alternatif
DPRD juga menaruh harapan pada operasional fasilitas pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) di RDF Rorotan. Yuke mengatakan dengan adanya tim pengawas yang telah dibentuk, fasilitas RDF tersebut diharapkan dapat kembali beroperasi dan secara bertahap mengurangi volume sampah yang dikirim ke Bantargebang.
Pada tahap awal, fasilitas tersebut ditargetkan mampu mengolah hingga sekitar 1.000 ton sampah per hari sesuai arahan gubernur. Harapan besar adalah RDF Rorotan bisa berjalan dulu, lalu secara bertahap mencapai target maksimal sekitar 2.000 ton per hari. Jika target tersebut tercapai, beban sampah yang selama ini dikirim ke Bantargebang bisa berkurang cukup signifikan.
Pengelolaan Sampah di Tingkat Sumber dan Pasar Tradisional
Di sisi lain, DPRD juga mendorong pengelolaan sampah di tingkat sumber dan menengah, termasuk di pasar-pasar tradisional. Contohnya, Pasar Induk Kramat Jati yang setiap hari menghasilkan sekitar 200 ton sampah. Yuke menilai bahwa sampah dari pasar yang mayoritas organik memiliki potensi ekonomi jika diolah dengan baik.
Sampah organik itu sebenarnya peluang besar, bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak maupun pupuk. Karena itu, ia mendorong kerja sama dengan pihak ketiga atau sektor swasta untuk mengelola sampah organik tersebut agar tidak semuanya berakhir di Bantargebang.
Penguatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
Yuke juga meminta pemerintah memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti bank sampah maupun pengolahan sampah di tingkat RT dan RW. Menurutnya, komunitas yang sudah memilah sampah harus difasilitasi agar hasil pengelolaan mereka dapat tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan.
Sebetulnya banyak pihak yang membutuhkan sampah yang sudah dipilah. Tinggal bagaimana mempertemukan komunitas dengan pihak ketiga yang bisa mengelolanya. Dengan pendekatan ini, diharapkan sampah tidak hanya dibuang ke TPST Bantargebang, tetapi juga bisa dimanfaatkan secara optimal.
