Profil Kamaruddin Azis Daeng Nuntung
Kamaruddin Azis Daeng Nuntung, yang biasa dipanggil Denun, adalah seorang pemerhati lingkungan khususnya di kawasan pesisir. Ia lulusan Fakultas Kelautan Universitas Hasanuddin dan SMAN 1 Makassar. Sebagai seorang yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang kelautan, ia memahami pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut serta kesejahteraan masyarakat yang tinggal di pesisir.
Pertemuan dengan Bupati Takalar
Dua kali pertemuan dengan Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, awal tahun ini memberikan kesan mendalam bagi penulis. Baginya, ada seorang Bupati yang memiliki pengalaman di perusahaan nasional hingga global, tengah merancang agenda perubahan yang benar-benar berorientasi pada pembangunan daerah. Takalar, yang selama ini bergulat dengan rendahnya Indeks Pembangunan, kini tampak memiliki arah yang lebih progresif, terukur, dan berorientasi pada percepatan.
Slogan “Takalar Cepat” yang sering diucapkan oleh Daeng Manye bukan sekadar jargon administratif, melainkan cerminan dari perubahan paradigma tata kelola pemerintahan. Bagi Daeng Manye, di tengah arus globalisasi, digitalisasi, dan kompetisi antarwilayah, kecepatan, inisiatif, dan kepemimpinan adaptif adalah kunci utama keberhasilan pembangunan.
Kesiapan Daerah dalam Pembangunan
Dalam konteks otonomi, Pemerintah Daerah (Pemda) memegang peran strategis sebagai motor penggerak pembangunan. Tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai aktor yang harus mampu bersaing dalam menarik investasi, meningkatkan kualitas layanan publik, dan menciptakan inovasi.
Di sinilah relevansi “Takalar Cepat” menjadi sangat kuat: kecepatan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Makna “cepat” mencakup berbagai aspek. Pertama, kecepatan dalam pengambilan keputusan, yang memungkinkan respons terhadap masalah publik dilakukan secara tepat waktu. Kedua, kecepatan dalam pelayanan publik, yang berdampak langsung pada kepuasan masyarakat. Ketiga, kecepatan dalam beradaptasi terhadap perubahan, terutama dalam menghadapi disrupsi teknologi dan dinamika ekonomi global.
Tantangan dalam Pembangunan
Penulis yang pernah bekerja di proyek Japan International Cooperation Agency antara 2008-2012, dengan lokus Takalar, percaya bahwa masih ada gap kapasitas hingga kini. Arah dan percepatan pembangunan masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Salah satu tantangan utama adalah inersia birokrasi. Inersia sistem birokrasi, yaitu terlalu hierarkis dan prosedural yang sering kali menghambat inovasi dan memperlambat proses pengambilan keputusan.
Praktik politisasi birokrasi dan lemahnya sistem merit berdampak pada menurunnya profesionalisme aparatur sipil negara. Kapasitas antar daerah yang tidak merata juga menjadi tantangan signifikan. Ada daerah yang mampu berinovasi dengan cepat, tetapi tidak sedikit tertinggal akibat keterbatasan SDM, kelemahan institusi, dan minimnya adopsi teknologi.
Mengelola Tanggung Jawab
Untuk konteks itu, penulis mengungkap konsep work engagement, bahwa keterlibatan pegawai sangat berkaitan dengan perilaku inovatif dan tanggung jawab aparatur. Pendekatan quick wins dalam reformasi birokrasi sebagaimana sering dianjurkan, menekankan pentingnya hasil cepat untuk membangun kepercayaan publik. Ada reward and punishment di situ.
Daeng Manye menyebut hal ini saat Ekspose 1 Tahun Pemerintahannya dalam Buka Puasa bersama. Konsep agile governance yang mendorong fleksibilitas dan respons cepat terhadap perubahan juga menjadi bagian dari strategi pemerintahan. Semua ini mengarah pada satu kesimpulan: organisasi yang lambat akan kehilangan relevansi.
Mesti Menjalar ke Bawah
“Takalar Cepat” bermakna ASN atau Pemda hadir, merespons, dan menyelesaikan masalah nyata di lapangan. Kata “cepat” juga menciptakan urgensi, mendorong aparatur bekerja lebih responsif. Kesederhanaannya justru menjadi kekuatan komunikasi kepemimpinan. Dia selaras reformasi birokrasi: percepatan layanan, digitalisasi, dan peningkatan kinerja.
Adapun pelajaran penting, yaitu narasi kepemimpinan mampu membentuk budaya organisasi. Kecepatan adalah kapital baru pemerintahan modern. Kepemimpinan memberi teladan agar tidak berhenti sebagai retorika. Perubahan budaya sering lebih menentukan daripada perubahan struktur.
Langkah Konkret untuk Transformasi
Agar tidak sekadar jargon, perlu langkah konkret: menetapkan standar layanan yang terukur, memanfaatkan teknologi digital, serta memberi kewenangan lebih kepada aparatur. Sistem insentif harus mendukung kinerja dan inovasi. Transparansi dan akuntabilitas penting, melalui pemantauan kinerja terbuka dan umpan balik masyarakat. Budaya inovasi perlu didorong dengan ruang eksperimen dan toleransi risiko yang terukur.
Pada akhirnya, meski masih ada ungkapan ’nipelei tanaberasaki aparatur berintegritas’, konsepsi “Takalar Cepat” adalah simbol urgensi transformasi birokrasi. Bagi seorang Daeng Manye, tantangannya bukan membuat slogan, tetapi menghidupkannya dalam praktik, menjalarkan dan menjulurkannya ke bawah, ke realitas. Jika konsisten ke bawah, ia bisa menjadi model inspiratif bagi pembangunan daerah lain di Indonesia.
