Pandangan Legislator DKI Jakarta Terhadap Kebijakan WFH dan Penggunaan Transportasi Umum
Anggota Legislator DKI Jakarta, Ade Suherman, memberikan tanggapan terkait wacana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi kemacetan serta beban mobilitas di Ibu Kota, sekaligus menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Namun, Ade menegaskan bahwa kebijakan tersebut perlu disusun secara terintegrasi dengan program yang sudah berjalan, khususnya kebijakan penggunaan transportasi umum oleh ASN setiap hari Rabu. Menurutnya, hari Rabu telah menjadi momentum ASN menggunakan transportasi umum, sehingga kebijakan WFH tidak boleh ditempatkan pada hari tersebut.
“Kalau WFH diterapkan, jangan ditempatkan di hari Rabu. Karena hari Rabu sudah menjadi momentum ASN menggunakan transportasi umum. Ini harus dijaga konsistensinya,” ujar Ade dalam pernyataannya.
Ade menilai bahwa kebijakan transportasi publik yang telah berjalan perlu diperkuat, bukan justru tumpang tindih dengan kebijakan baru yang berpotensi mengurangi efektivitasnya. Ia menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas kebijakan penggunaan transportasi umum bagi ASN, tidak hanya satu hari dalam seminggu.
“Daripada hanya satu hari, saya mendorong agar ASN minimal dua hari dalam seminggu menggunakan transportasi umum. Ini akan lebih berdampak dalam mengurangi kemacetan sekaligus mendorong perubahan perilaku,” tambahnya.
Menurut Ade, kebijakan tersebut akan memberikan efek ganda, yakni mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sekaligus meningkatkan okupansi dan optimalisasi layanan transportasi publik di Jakarta. Data menunjukkan bahwa sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang utama kemacetan di Jakarta, dengan dominasi penggunaan kendaraan pribadi yang masih tinggi dibandingkan transportasi umum.
“Perubahan perilaku ini penting. Kalau kita ingin mengurangi kemacetan, maka penggunaan transportasi umum harus didorong secara konsisten dan masif,” lanjutnya.
Ade menegaskan bahwa kombinasi kebijakan yang tepat antara WFH dan penggunaan transportasi umum akan lebih efektif dibandingkan kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri. Ia menyarankan skema yang lebih seimbang, yaitu satu hari WFH dan dua hari wajib naik transportasi umum.
“Ini lebih terukur dan punya dampak nyata,” ujarnya.
Ade juga mendorong agar kebijakan tersebut disusun berbasis data dan evaluasi yang jelas, sehingga benar-benar memberikan dampak terhadap pengurangan kemacetan dan peningkatan kualitas mobilitas warga Jakarta. Menurutnya, kebijakan harus terintegrasi dan berbasis hasil dengan tujuan yang jelas, yaitu mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas transportasi publik.
Rekomendasi dan Langkah yang Diperlukan
- Peningkatan Penggunaan Transportasi Umum
- Mendorong ASN untuk menggunakan transportasi umum minimal dua hari dalam seminggu.
Memastikan kebijakan tersebut konsisten dan tidak bertabrakan dengan kebijakan lain seperti WFH.
Evaluasi dan Data yang Akurat
- Menggunakan data dan evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan.
Memastikan kebijakan dapat diukur dampaknya terhadap kemacetan dan kualitas transportasi.
Keterlibatan Masyarakat
- Melibatkan masyarakat dalam upaya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
Membangun kesadaran kolektif tentang manfaat transportasi umum.
Koordinasi Antar-Lembaga
- Memastikan koordinasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan pelaku transportasi.
Menciptakan sistem yang saling mendukung dan tidak saling bertentangan.
Peningkatan Infrastruktur Transportasi
- Memperbaiki infrastruktur transportasi umum untuk meningkatkan daya tarik dan kenyamanan pengguna.
- Meningkatkan frekuensi dan cakupan layanan transportasi umum.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kebijakan yang diterapkan dapat menciptakan solusi yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat Jakarta.
